Jakarta - Rendahnya kinerja kementerian berdasar evaluasi dari tim Unit Kerja bidang Pengawasan dan Penegendalian Pembangunan (UKP4), dinilai oleh Pakar Hukum Todung Mulya Lubis sebagai akibat dari tidak fokusnya agenda kerja di tiap kementerian. Menurutnya menteri-menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II saat ini susah untuk memisahkan antara kepentingan partai dan kepentingan pemerintah.
"Pertanyaannya, menteri-menteri ini kerjanya apa? Kalau UKP4 mengatakan 50 persen tidak melakukan kerjanya, saya tidak terkejut sama sekali, karena agendanya tidak fokus. Terbelah menjadi agenda parpol dan agenda pemerintah," tegas advokat senior ini, Minggu (10/7/2011).
Todung juga menilai kepemimpinan SBY ini sangat lemah, dan ini mengakibatkan banyaknya kementerian yang tidak bekerja secara maksimal. Menurut Todung, seharusnya SBY bisa melakukan sebuah tindakan dan perubahan drastis untuk mengatasi masalah ini.
"Ini menuntut tindakan drastis dari Presiden. Kalau memang menteri-menetrinya tidak perform, tidak memenuhi target, tidak ada salahnya mengganti menteri dengan menteri yang lebih cakap. Karena ini bukan soal jatah-jatahan," ujarnya.
SBY seharusnya memilih untuk membentuk sebuah kabinet yang solid. Bukan kabinet yang hanya mengakomodasi anggota koalisi, dan akhirnya menghasilkan sebuah kabinet yang setengah-setengah.
"SBY punya hak membuat kabinet yangg punya komitmen, bukan kabinet yang setengah-setengah. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, bukan bagi-bagi jatah pada anggota koalisi," tuturnya.
Menurut Todung, SBY masih punya 3 tahun untuk maju ke depan dan memperbaiki semuanya sebelum 2014. Tahun-tahun ini merupakan tahun yang mentukan bagi SBY. Jika tidak berhasil maka SBY akan selamanya dikenang sebagai pemimpin yang gagal.
"Pertanyaannya, menteri-menteri ini kerjanya apa? Kalau UKP4 mengatakan 50 persen tidak melakukan kerjanya, saya tidak terkejut sama sekali, karena agendanya tidak fokus. Terbelah menjadi agenda parpol dan agenda pemerintah," tegas advokat senior ini, Minggu (10/7/2011).
Todung juga menilai kepemimpinan SBY ini sangat lemah, dan ini mengakibatkan banyaknya kementerian yang tidak bekerja secara maksimal. Menurut Todung, seharusnya SBY bisa melakukan sebuah tindakan dan perubahan drastis untuk mengatasi masalah ini.
"Ini menuntut tindakan drastis dari Presiden. Kalau memang menteri-menetrinya tidak perform, tidak memenuhi target, tidak ada salahnya mengganti menteri dengan menteri yang lebih cakap. Karena ini bukan soal jatah-jatahan," ujarnya.
SBY seharusnya memilih untuk membentuk sebuah kabinet yang solid. Bukan kabinet yang hanya mengakomodasi anggota koalisi, dan akhirnya menghasilkan sebuah kabinet yang setengah-setengah.
"SBY punya hak membuat kabinet yangg punya komitmen, bukan kabinet yang setengah-setengah. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, bukan bagi-bagi jatah pada anggota koalisi," tuturnya.
Menurut Todung, SBY masih punya 3 tahun untuk maju ke depan dan memperbaiki semuanya sebelum 2014. Tahun-tahun ini merupakan tahun yang mentukan bagi SBY. Jika tidak berhasil maka SBY akan selamanya dikenang sebagai pemimpin yang gagal.
(anw/anw)
Detik.com
Detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar